SERANGPOS.COM – Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp600 triliun agar dapat setara dengan kota-kota global lainnya yang sudah mapan saat ini.
Namun, realitasnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hanya mencapai kisaran Rp80-84 triliun, mengungkapkan ada gap yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut.
“Saat ini kita memiliki gap yang besar antara kebutuhan anggaran sekitar Rp600 triliun, dengan kemampuan APBD yang hanya mencapai Rp80-84 triliun. Artinya, kita perlu upaya besar dalam meningkatkan belanja modal yang saat ini baru mencapai 19 persen,” ungkap Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, dalam acara sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Selasa 9 Juli 2024.
Joko menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran di setiap sektor untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global.
“Kami selalu berupaya bersama DPRD DKI Jakarta untuk efisiensi anggaran dan mencari solusi kreatif dalam penggalangan dana, seperti creative financing, untuk meningkatkan pendapatan,” tambah Joko.
Di samping itu, Jakarta perlu berinovasi dalam pengumpulan dana untuk pembangunan, mengingat perbedaannya dengan provinsi khusus lain yang mendapatkan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat.
“Creative financing penting agar kita bisa meningkatkan pendapatan dan mendekati target kebutuhan anggaran yang besar ini,” jelas Joko.
Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menandai transformasi Jakarta dari ibu kota menjadi pusat bisnis global, yang diharapkan memberikan dampak positif pada ekonomi global.
“Ini adalah bukti dukungan serius DPR RI dan Pemerintah untuk merancang kembali berbagai aspek penting dalam mendukung pembangunan yang kompleks di Jakarta, serta dalam konteks kawasan Jabodetabekpunjur,” pungkas Joko.
